Pertambangan Ilegal Menjamur, Penindakan Aparat Penegak Hukum Dinilai Lemah

- 29 Maret 2023, 08:23 WIB
Ilustrasi-eksplorasi tambang ilegal.
Ilustrasi-eksplorasi tambang ilegal. /Unsplash.com/Dominik Vanyi/

Selain itu, PKC PMII Kaltimra menilai lemahnya penindakan pertambangan ilegal di Kalimantan Timur kerena kurangnya ketegasan pemangku kebijakan yang ada terutama dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur. Walaupun kita tahu kewenangan terkait dengan persoalan pertambangan sekarang berada di pemerintah pusat. Tapi itu bukan berarti dijadikan penghalang untuk tidak bertindak dan hanya berkali-kali menyalahkan peralihan perizinan tersebut sebagai biang keroknya.

Padahal selain laju kerusakan lingkungan yang semakin parah, negara turut dirugikan karena akan dapat dipastikan potensi kehilangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Pajak negara serta kerugian lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang ilegal ini.

Menyikapi hal tersebut Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalimantan Timur - Utara (PKC PMII Kaltim-Tara) meminta aparat penegak hukum agar segera menindak tegas penambang ilegal yang semakin marak. Harus ada upaya yang serius dan tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum terhadap penambang ilegal, dan jangan sampai publik menilai ada kesan pembiaran.

"Tidak hanya kepada aparat penegak hukum, PKC PMII Kaltimra juga meminta kepada Gubernur, Walikota, Bupati, dan DPRD turut melakukan pengawasan tambang-tambang ilegal yang tersebar di Kalimantan Timur dan mendorong upaya pemulihan lingkungan yang rusak" tegas Sekretaris PKC PMII Kaltimra, Ismail.***

Halaman:

Editor: Akhmad Maulana


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

x