ZONAKALTIM – Kasus hacker Bjorka yang disebut telah meretas berbagai data penting negara masih berlanjut. Pihak kepolisian bersama tim khusus yang dibentuk Presiden masih terus melakukan pengembangan.
Baru-baru ini Menko Polhukan, Mahfud MD memberikan tanggapan terkait kasus Bjorka.
Mahfud MD menyebut bahwa kasus Bjorka keliru. Dirnya juga menyebut bahwa hingga saat ini tidak ada data penting negara yang bocor.
Meski hacker Bjorka sempat klaim dirinya berhasil retas data Mahfud MD, sosok Menko Pulhukam tersebut masih menanggapinya dengan santai.
"(Hacker) Bjorka itu nggak ada apa-apanya. Apa data yang bocor sampai hari ini saya tanya? Apa data negara yang bocor? Nggak ada," ujar Mahfud MD.
Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan klaim yang dilakukan oleh Bjorka selama ini.
Baca Juga: Polda jabar tidak izinkan supporter Persija Jakarta ke Bandung saat laga Persija jakarta vs Persib
Hacker tersebut telah beberapa kali mengaku berhasil meretas berbagai data penting negara, kemudian menjualnya di situs terlarang.
Salah satu aksinya yang mendapat banyak perhatian adalah peretasan dokumen rahasia yang ditujukan ke Presiden RI.
Surat dan dokumen rahasia tersebut disebut terlihat dikirimkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Presiden Joko Widodo.
Bjorka pun diduga melakukan doxing pada sejumlah pejabat negara. Beberapa nama yang disebut menjadi korbannya adalah Menkominfo Jhonny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga: Poengky Indarti dari Kompolnas Inginkan Tuntasnya Sidang Pelanggaran Etik Berat
Data pribadi milik Mahfud MD pun dikabarkan telah berhasil diretas.
Mengenai data pribadinya yang diretas oleh Bjorka, Mahfud MD mengatakan bahwa itu bukan data yang sebenarnya.
Ia juga menyatakan kalau data yang diklaim oleh Bjorka sebagai miliknya adalah data palsu. Data tersebut sengaja dibuat dan disebarkan.
"Data pribadi pejabat negara yang disebar Bjorka dibuat sendiri saja terus disebar seakan-akan benar," katanya.
Pada data yang disebar Bjorka, kata Mahfud, tertulis nama Siti Aminah yang merupakan ibu kandung Mahfud. Menko Polhukam itu mengaku nama tersebut bukanlah nama ibunya.
"Datanya juga salah. Coba data saya disebarkan, ditulis nama ibu Siti Aminah. Nama ibu saya bukan Siti Aminah, berarti ngarang dia," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Bacuya: Maskot Piala Dunia U-20 2023, Terinspirasi Hewan Asli Indonesia
Ketua MK periode 2008-2013 itu, menyinggung Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan DPR. Mahfud MD mengatakan UU tersebut dibuat bukan akibat kasus peretasan Bjorka yang terjadi akhir-akhir ini.
"Karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka, itu sudah disahkan di DPR tinggal nunggu sidang pleno," ujarnya.***