Network
Ia juga menyebutkan potensi sumber pendanaan pilkada serentak tahun 2024 adalah dana bagi hasil, kurang salur belanja, bagi hasil pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, pendapatan asli daerah (PAD), rasionalisasi dari sisa lelang dan Silpa tahun 2023 dan belanja tak terduga (BTT).
"Saya berharap dengan rapat ini ada kesepakatan terkait pendanaan karena ada kewajiban kita untuk mengalokasikan 40 persen pendanaan ini pada anggaran perubahan 2023, kemudian sisanya akan dialokasikan tahun 2024," ujar Sekdaprov Kaltim ini.
Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat menjelaskan pilkada serentak tahun 2024 dilakukan sharing pendanaan, dan yang ditanggung oleh pemerintah provinsi hanya terkait honor panitia adhoc yang terdiri dari petugas pemungutan suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat pencoblosan.
Sehingga KPU kabupaten dan kota tetap mengusulkan anggaran untuk pilkada tersebut, khususnya terkait keperluan lain untuk menyelenggarakan pemilihan bupati dan wali kota.
"Untuk kota Samarinda pada awalnya kami usulkan anggaran sebesar Rp74 Miliar, namun karena ada sharing pendanaan dari provinsi maka usulan tersebut kami revisi menjadi Rp55 miliar," jelasnya.
Firman mengingatkan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 tersebut terdapat dua agenda besar yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Sedangkan agenda kedua yakni pemilihan kepala daerah serentak, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada 27 November 2024.***
