Network
ZONAKALTIM.COM- Pulau pasir,pulau yang terletak di sebelah perairan utara australia dan laut timor,menurut posisi geografis nya lebih dekat ke pulau Rote di bandingkan pulau Broome Australia,berjarak 320 kilometer dari pantai utara australia dan hanya 140 kilometer dari daratan pulau rote NTT,Indonesia
Dengan posisi seperti itu pantaslah banyak pihak yang mengira kalau pulau pasir itu termasuk kedalam wilayah kekuasaan Indonesia,padahal menurut Deklarasi Juanda tahun 1957 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 4 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa Pulau Pasir tidak masuk dalam wilayah atau peta NKRI sejak tahun 1957, 1960, maupun pada peta-peta yang dibuat setelah periode itu.
Baca Juga: 5 Oobat Paracetamol Dilarang, Dinkes Kukar Siapkan Surat Edaran
Untuk melayani kepentingan masyarakat Nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur dibuat lah MoU dengan pemerintah Australia pada tahun 1974 dan disempurnakan pada tahun 1981 dan disempurnakan lagi tahun 1989
“Jadi perjanjian itu memang memberikan kesempatan kepada nelayan tradisional untuk menjalankan hak tradisional mereka di perairan tersebut,” kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu L Amrih Jinangkung
Baca Juga: Sebanyak 4.940 pcs Kosmetik Ilegal Asal Tawau Diungkap Polda Kaltara
Sebelumnya ,Polemik ini mengemuka setelah pihak masyarakat adat laut timor mengancam akan melayangkan gugatan penguasaan atas pulau pasir oleh pemerintah australia ke pengadilan commonwealth Australia di Canberra
"Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra," kata Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor Ferdi Tanoni.
Ancaman tersebut dipicu atas sikap Australia yang tidak memperdulikan protes masyarakat adat laut timor yang menghendaki australia segera angkat kaki dari pulau pasir
